Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kendari menghadiri acara Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan Bagi Unit Kerja Berprestasi Tahun 2024 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya bertempat di Balairung Mahkamah Agung pada Selasa (06/05). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Menpan RB, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, serta para Ketua Pengadilan yang menerima penghargaan.
Acara dibuka dengan pembacaan doa oleh Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., disusul pemutaran video profil satuan kerja berprestasi. Dalam laporan pembuka, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas dedikasi unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah menunjukkan integritas tinggi dan pelayanan publik prima. Dalam laporannya, beliau menekankan pentingnya evaluasi Zona Integritas (ZI) sebagai langkah perbaikan berkelanjutan.
Sejak 2023, Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh dalam evaluasi mandiri ZI dan telah menilai 259 unit kerja. Hasilnya, 24 pengadilan dinyatakan layak menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, lima pengadilan meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, dan satu pengadilan mendapatkan predikat Pelayanan Prima.
Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Penilai Internal dan pimpinan Mahkamah Agung atas bimbingan dan dukungan yang memungkinkan tercapainya prestasi ini. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadikan penghargaan sebagai pemacu semangat pelayanan yang lebih adaptif dan responsif.
Senada dengan itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, turut memeberikan dukungannya terhadap penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di berbagai instansi, termasuk Mahkamah Agung. Ia menekankan bahwa WBK Mandiri akan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan implementasi Zona Integritas.
Rini juga memberikan apresiasi tinggi kepada unit-unit kerja Mahkamah Agung yang berhasil meraih predikat pelayanan publik dan Zona Integritas pada tahun 2024. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menjadi contoh bagi instansi pelayanan publik lainnya di seluruh Indonesia.
Selanjutnya penyerahan dan penganugerahan piagam penghargaan bagi unit berprestasi tahun 2024 yang terdiri dari tiga kategori, diantaranya unit kerja penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik, unit penyelenggara pelayanan publik predikat pelayanan prima pada PEKPPP, dan unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK. Adapun satuan kerja di wilayah PTA Kendari yang mendapat piagam penghargaan yaitu PA Andoolo yang berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2024, sebagai bukti nyata atas komitmen pelayanan yang bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan aparatur unit kerja yang menerima penghargaan atas dedikasi dan prestasi mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa penghargaan bukan sekadar pengakuan, tetapi tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas dan mutu pelayanan.
Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui evaluasi mandiri dinilainya sebagai bukti nyata dari kuatnya komitmen internal dalam menjunjung nilai integritas.
“Integritas adalah fitrah manusia, dan menjadi pondasi utama bagi hakim serta aparatur pengadilan dalam mewujudkan badan peradilan yang agung,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pelayanan publik yang baik semestinya diberikan tanpa mengharap pujian, karena melayani tanpa pamrih merupakan sebuah keharusan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan semangat kolektif untuk terus mengukir prestasi dalam pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
