Kendari, 16 September 2025 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kendari melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Kinerja Bulanan pada Selasa (16/9) pukul 09.00 WITA. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua, seluruh Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur PTA Kendari.
 |
Dalam kesempatan tersebut, Panitera PTA Kendari, Drs. Musbir, memaparkan capaian kinerja kepaniteraan. Berdasarkan data periode Januari hingga 15 September 2025, jumlah perkara banding yang diterima sebanyak 36 perkara, dengan rincian 32 perkara telah diputus dan 4 perkara masih dalam proses penyelesaian. Jenis perkara terbanyak yang masuk adalah cerai talak (14 perkara), disusul cerai gugat (11 perkara), kewarisan (6 perkara), dan harta bersama (5 perkara). Persentase penyelesaian perkara banding mencapai 88,89%.
Selain itu, seluruh putusan yang telah diminutasi sebanyak 32 perkara telah diunggah pada aplikasi SIPP Banding dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan tingkat kepatuhan publikasi putusan mencapai 100%. Panitera juga menyampaikan bahwa hingga September 2025, tidak ada pengaduan yang diterima PTA Kendari, baik secara tertulis maupun tembusan dari satker.
Sementara itu, Sekretaris PTA Kendari, Abdul Adjis Junus Ismail, S.H., M.H., melaporkan kinerja kesekretariatan yang mencakup bidang kepegawaian, keuangan, pelaporan, serta tata usaha dan rumah tangga.
-
Pada bidang kepegawaian, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan PPPK sebanyak 9 orang, pelantikan Panitera Pengganti dan pejabat struktural, serta pengantar alih tugas. Tercatat pula usulan kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2025, dengan 5 orang disetujui dan 2 orang ditolak.
-
Pada bidang keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, realisasi anggaran DIPA 01 per 31 Agustus 2025 mencapai 67,07%, sedangkan DIPA 04 masih 7,43%.
-
Bidang tata usaha dan rumah tangga menyampaikan progres perbaikan sarana prasarana kantor.
Rapat ditutup dengan penegasan pimpinan bahwa seluruh aparatur PTA Kendari harus terus meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.
