Kendari, 14 Juli 2025

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam membina dan mengawasi satuan kerja (satker) di wilayah hukumnya melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Virtual yang berlangsung pada hari Senin, 14 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dari Aula PTA Kendari, acara dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim tinggi, Panitera beserta jajaran dan Sekretaris beserta jajaran, serta para Ketua Pengadilan Agama (PA) se-wilayah PTA Kendari. Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari program strategis PTA Kendari untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja berjalan sesuai dengan ketentuan, target kinerja, serta nilai-nilai reformasi birokrasi dan pelayanan prima.

Pembinaan diawali dengan sambutan oleh Ketua PTA Kendari bapak, Drs. H. Damsir, S.H., M.H., yang menekankan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan tetap menjadi prioritas utama PTA Kendari. Pelaksanaan acara ini dilakukan secara virtual sebagai bentuk efisiensi namun tetap berkualitas.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan empat pokok penting:

• Pembinaan dan Pengawasan harus tetap berjalan secara berkala meskipun dilakukan secara virtual, karena kegiatan ini merupakan bagian integral dari pembinaan aparatur dan peningkatan kualitas layanan pengadilan.
• Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Kendari diimbau untuk lebih aktif menggelar rapat dan koordinasi internal di satuan kerja masing-masing guna memastikan kelancaran komunikasi, penyelesaian masalah, dan pencapaian target kinerja.
• Menanggapi Surat Dirjen Badilag terkait pengelolaan media sosial, Ketua PA diminta mempelajari dengan saksama dan mengimplementasikannya secara tepat untuk mendukung transparansi dan modernisasi layanan pengadilan.
• Disampaikan pula bahwa akan ada pembinaan khusus terkait Nota Kesepahaman (MoU) mengenai perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian, yang merupakan salah satu program unggulan Dirjen Badilag yang harus disukseskan bersama.

Setelah sambutan, sesi pembinaan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Salah satu topik yang diangkat berasal dari PA Wangi-Wangi, yang menyampaikan adanya benturan jadwal pembinaan dengan kegiatan sidang isbat nikah. Permasalahan tersebut langsung direspon oleh Wakil Ketua PTA Kendari, dengan solusi praktis berupa penggabungan jadwal dengan PA Raha pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 13.30 WITA.

Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi langsung antara satker dengan Hakim Pengawas masing-masing agar segala persoalan teknis bisa segera dijadwalkan ulang dan tidak mengganggu pelayanan publik. Bapak Ketua PTA Kendari turut menambahkan bahwa pola pembinaan ke depan akan dilakukan secara berpasangan antar Pengadilan Agama sesuai dengan ketersediaan jumlah Hakim Pengawas. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembinaan tetap efektif tanpa mengurangi kedalaman pengawasan. Selain itu, Ketua PTA menginstruksikan kepada para Ketua PA agar terus mempelajari dan memahami program-program prioritas Dirjen Badilag dan PTA Kendari, karena nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan dilaporkan langsung ke Ditjen Badilag Mahkamah Agung.

Sesi berikutnya diisi oleh Hakim Tinggi PTA Kendari sekaligus Pengawas Daerah untuk daerah Kendari dan Unaaha, bapak Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H., yang memberikan pembinaan teknis dan menyampaikan beberapa arahan penting sebagai berikut:

• Dokumen temuan hasil pengawasan harus segera diunggah dengan tetap mempertimbangkan jadwal dan kontrak kinerja masing-masing satker.
• Pengiriman dokumen fisik akan dibicarakan lebih lanjut saat pengawasan langsung, terutama untuk dokumen yang memerlukan verifikasi manual.
• Disampaikan pula perihal kendala anggaran DIPA 04 pada PA Kendari terkait sidang keliling. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kasubag Perencanaan PTA Kendari, untuk diajukan dalam program anggaran tahun 2026.
• Waktu pengawasan yang cukup panjang pada tahun ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melengkapi administrasi, pembaruan data, dan penyelesaian temuan.
• Dokumen pengawasan terutama Lembar Kerja Evaluasi (LKE) harus dilengkapi sepenuhnya, termasuk notulen rapat, undangan, daftar hadir, dan eviden sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
• Setiap PA diminta memastikan sinkronisasi data secara harian agar data yang ditarik oleh PTA Kendari melalui sistem adalah data terkini, akurat, dan mencerminkan kondisi riil.

Sebagai penutup, Hakim Pengawas menegaskan bahwa semangat pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membina, membenahi, dan memperkuat satuan kerja dalam mencapai pelayanan pengadilan yang berkualitas dan berintegritas. Beliau menutup sesi pembinaan dengan bacaan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dengan lancar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam membangun budaya kerja yang responsif, akuntabel, dan selaras dengan visi misi peradilan agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PTA Kendari berkomitmen untuk terus mendorong satuan kerja di wilayah hukumnya agar menjadi entitas yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan teknologi.