Kendari – Jum’at (18/1/19), Hakim Tinggi PTA Sulawesi Tenggara bertambah satu orang. Hal ini ditandai dengan dilantiknya Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. oleh KPTA Sultra sebagai Hakim Tinggi. Pada pelantikan tersebut, Drs. H. Jaharuddin S., SH. dan Drs. H. Nuzul, MH. bertindak sebagai Saksi.

Pelantikan digelar pukul 14.30 WITA di Aula PTA Sultra. Pelantikan dihadiri oleh WKPTA, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Pegawai dan Honorer PTA Sultra.

Dipandu Tri Widiyastuti Pratiwi, SH., pelantikan berlangsung lancar dan sederhana. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pembacaan Surat Keputusan oleh Kasubbag Kepegawaian dan TI, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh KPTA, Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas, Sambutan KPTA, Pembacaan Do’a dan diakhiri dengan Pemberian Ucapan Selamat.

Dalam sambutannya, KPTA Sultra Dr. H. Muslimin Simar, SH., MH. mengucapkan selamat atas promosi M. Arsyad. Ia mengharapkan agar mantan Ketua PA Bandung tersebut segera menyesuaikan diri dengan jabatan barunya sebagai Hakim Tinggi PTA Sultra. KPTA Sultra percaya dengan kapasitas  dan kapabilitas M. Arysad dalam mengemban tugas - tugasnya dengan baik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berakhir pukul 15.30 WITA. Hal ditandai dengan pemberian ucapan selamat kepada M. Arsyad. Seluruh hadirin tampak memberikan ucapan selamat kepada M. Arsyad.

Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. lahir di Belo, 56 tahun yang lalu. Ia menjadi abdi negara pada Maret 1988 di PA Sintang. Karirnya sebagai Hakim dimulai pada Juli 1991 pada PA yang sama. Sebelum dilantik sebagai Hakim Tinggi PTA Sultra, M. Arsyad merupakan Ketua Pengadilan Agama Bandung sejak Maret 2016.

Surat dari Ketua Pengadilan Agama Sulawesin Tenggara Nomor W21-A/1269/HM.00/11/2019 tanggal 29 November 2019 Tentang Permintaan Data Progres Report Implementasi 9 Aplikas

Surat dapat di lihat di [download]

Lampiran [download]

Surat dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A/1075/KP.02.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Laporan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama,

Surat dapat di lihat di [download]

Dokumen

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Nomor : W21-A/705/HM.02.3/5/2019, tanggal 28 Mei 2019, perihal "Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur TI dan Kemampuan Petugas TI".
Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Untuk mendownload surat dan lampiran, klik link di bawah ini :

1. Surat Pengantar

2. Lampiran

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Nomor W21-A/405/HM.00/3/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal Permintaan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Surat selengkapnya silahkah unduh DISINI, Lampiran

Pembangunan Zona Integritas PTA Kendari Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Tinggi Agama Kendari merupakan salah satu satuan kerja yang telah siap membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama  Kendari dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area :

Area I - MANAJEMEN PERUBAHAN
Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

Area II - PENATAAN TATALAKSANA
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

Area III - PENATAAN MANAJEMEN SDM
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di PTA Kendari yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

Area IV - PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi di PTA Kendari

Area V - PENGUATAN PENGAWASAN
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada undang-undang nomor 28 tahun 1999

Area VI - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitasDengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Area HASIL
Hasil Pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh PTA Kendari.

Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :

• Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
• Melalui website
• Melalui media sosial
• Melalui media elektronik
• Melalui media cetak
• Melalui media TV

Untuk sosialisasi internal melalui pengarahan saat apel pagi, rapat secara periodik dan pemasangan banner di lingkungan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Area ini merupakan hasil output dari Pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ada di PP 53/ 2010, sebagaimana disebutkan di Pasal 7 PP adalah sebagai berikut:

Pada Bab III Pasal 7 :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.
   
   
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
   
   
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
   c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
   
   
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
   b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
   c. pembebasan dari jabatan;
   d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
   e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.